Kampanye Negatif AMDK Marak, Legislator Dorong Penguatan Informasi BPKN & BPOM

Menurut Evita, saat ini tidak adanya informasi dari BPOM terkait produk-produk AMDK yang tidak memenuhi persyaratan, berapa yang berpotensi berdampak pada kesehatan masyarakat  dan berapa yang hanya bersifat administratif. 

“Apa tindak lanjut BPOM terhadap temuannya itu pun tidak disampaikan dalam presentasinya. Termasuk berapa yang sudah ditarik dari peredaran, berapa yang sudah dicabut izinnya, Kita blank,” pungkas Evita.

Hal senada disampaikan Pimpinan Panja lainnya, Saleh Daulay. 

Dia juga mempertanyakan apa langkah BPOM yang sudah dilakukan terhadap industri-industri AMDK yang tidak memenuhi persyaratan tersebut. 

“Kami belum mendengar dalam paparan Kepala BPOM bagaimana tindakan yang selama ini dilakukan ketika ada industri yang melakukan pelanggaran-pelanggaran seperti itu. Apakah ada industri AMDK itu yang tidak diberikan izin edar atau apa tindakan yang sudah dilakukan,” beber Saleh.

Dia juga mempertanyakan bagaimana pengalaman dari BPOM dalam pengawasan AMDK ini. Menurut Saleh, ada tiga hal yang dia ingin tahu terkait isu negatif AMDK selama ini. 

Pertama, apakah selama ini ada kecurangan yang dilakukan pihak terkait dengan adanya AMDK yang dicurangi. 

Kedua, lata dia, bisa jadi kecurangan itu dilakukan bukan oleh industri tapi orang lain yang memakai merek AMDK yang mau dicurangi itu, dengan tujuan persaingan dagang untuk mendiskreditkan produk lain.