Kapal Penumpang Kembali Terbakar, Wakil Ketua Komisi V DPR Desak Ramp Check Serentak

Jika dalam proses ramp check ditemukan pelanggaran, Huda mendesak Kemenhub langsung menindak operator yang mengabaikan standar keselamatan baku. Kemenhub bisa membekukan surat persetujuan berlayar.

"Jika ditemukan alat keselamatan yang tidak berfungsi atau kondisi teknis kapal yang berisiko, Kemenhub harus berani membekukan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan melarang kapal tersebut beroperasi hingga seluruh persyaratan dipenuhi," ujarnya.

Lebih jauh Huda menyoroti masalah berulang pada akurasi manifest penumpang.

Dia meminta Kemenhub mempercepat integrasi sistem e-ticketing berbasis identitas resmi guna memastikan jumlah jiwa di atas kapal tercatat secara presisi dan sesuai dengan kapasitas angkut yang diizinkan.

“Data manifest seringkali tidak sesuai dengan kondisi di lapangan sehingga kerapkali kapal over load dan memicu kecelakaan. Sudah waktunya digitalisasi tiket berbasis identitas resmi,” pungkasnya.(fri/jpnn)