Kasus Karhutla, Pemerintah Didesak Menetapkan Darurat Kesehatan
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI Nevi Zuairina mendesak pemerintah memperlakukan kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla), sebagai darurat kesehatan, bukan semata persoalan lingkungan.
Pernyataan Nevi menyikapi data Kementerian Kesehatan per 9 September, yang mencatat 113.336 orang mengalami gangguan pernapasan imbas karhutla.
“Ketika lebih dari 100 ribu orang mengalami gangguan pernapasan akibat asap, karhutla sudah bukan sekadar persoalan lingkungan. Ini keadaan darurat kesehatan masyarakat,” ujar Nevi kepada awak media, Minggu (13/9).
Diketahui, angka 113.336 orang mengalami gangguan pernapasan per 9 September meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan 50.891 orang pada 1 September.
Nevi pun meminta pemerintah segera memperkuat layanan kesehatan di daerah terdampak karhutla.
Dia mengatakan ketersediaan masker, oksigen, obat-obatan, fasilitas kesehatan, serta informasi mengenai kualitas udara harus dipastikan.
Terutama, ujar legsilator fraksi PKS itu, bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, dan masyarakat dengan gangguan pernapasan.
“Warga tidak boleh dibiarkan menghadapi asap sendirian," ujar Nevi.
Anggota Komisi IV DPR RI Nevi Zuairina meminta pemerintah segera memperkuat layanan kesehatan di daerah terdampak karhutla.
- Wamen LH Siapkan Jurus Permanen Lawan Karhutla di Sumsel
- Beda Sikap Hadapi Karhutla, Wali Kota Palembang Enjoy, Wamen LH Minta Maaf
- Soroti Karhutla, Mahasiswa dari 15 Kampus Desak Pemprov Sumsel Bertindak
- Hotspot Karhutla Melonjak, Kemenhut Perkuat Operasi Udara dan Darat
- Hotspot Terbanyak Ada di Area Korporasi, WALHI Desak Pemerintah Audit Konsesi di Sumsel
- Layani Warga Terdampak Asap, Dinkes Palembang Dirikan Posko Kesehatan 24 Jam
JPNN.com




