Kasus Korupsi LPEI: SC Lowy Keberatan Aset Jaminan Hendarto Dirampas untuk Negara
jpnn.com, JAKARTA - Kreditur SC Lowy mengajukan permohonan keberatan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat atas putusan perkara korupsi yang menjerat pemilik PT SMJL dan PT MAS, Hendarto. Keberatan itu terkait sejumlah aset jaminan yang diputuskan disita dan dirampas untuk negara.
Hendarto sebelumnya divonis 8 tahun penjara dalam perkara korupsi pembiayaan ekspor dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) periode 2014–2015. Putusan itu juga berujung pada penyitaan aset miliknya.
Permohonan keberatan diajukan terhadap Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2026/PN Jkt.Pst atas nama terdakwa Hendarto. Penasihat hukum SC Lowy, Arie Nobelta Kaban dan Michael Pohan, mengajukannya dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Keuangan sebagai termohon.
Kaban menjelaskan, Hendarto merupakan debitur SC Lowy melalui kepemilikan PT Bara Jaya Utama. "Hendarto merupakan kreditur SC Lowy pemilik PT Bara Jaya Utama yang memiliki utang kepada kliennya sekitar Rp 967.000.000.000 dengan jaminan hak tanggungan, fidusia, dan corporate guarantee dari PT Kalimantan Prima Nusantara," kata Kaban kepada wartawan, Kamis (8/10).
Menurut Kaban, keberatan diajukan karena aset yang menjadi jaminan kepada SC Lowy diputuskan untuk disita dan dirampas untuk negara. Aset tersebut juga sudah dikuasai aparat penegak hukum sejak tahap penyidikan, sehingga kreditur tidak dapat menjalankan hak eksekusi atas jaminan.
SC Lowy turut mempertanyakan dasar hukum penyitaan dokumen pendirian PT Kalimantan Prima Nusantara. Kaban menilai badan hukum perseroan harus dipisahkan dari pemegang sahamnya, karena pemegang saham mayoritas perusahaan itu adalah PT Bara Jaya Utama, bukan Hendarto secara langsung.
“Perseroan merupakan entitas terpisah (separate legal entity) oleh karena itu jika pemegang sahamnya melakukan tindak pidana tidak serta merta dilakukan penyitaan dan perampasan," tutur Kaban.
Ia menegaskan, putusan pidana tidak serta-merta menghapus hak keperdataan pihak yang berkepentingan atas aset jaminan. "Hak keperdataan klien kami tetap melekat pada obyek benda yang dijaminkan, demikian pula corporate guarantee tidak serta merta hilang akibat putusan pengadilan. Kami akan menempuh upaya-upaya hukum yang ada jika hak-hak klien kami diabaikan," tegasnya.
Kreditur SC Lowy mengajukan keberatan ke PN Jakarta Pusat atas perampasan aset jaminan terdakwa korupsi LPEI Hendarto yang divonis 8 tahun penjara.
- Prabowo Sebut Kapolri Suyudi Membanggakan, Akui Awalnya Tak Kenal
- Gibran Mundur, DPR Hentikan Usulan Hak Menyatakan Pendapat
- Pengembangan Kasus Korupsi Jalan Sumut, KPK Panggil Direktur hingga Pejabat BBPJN
- Jokowi: Jabatan Itu Sementara, Saya Tetap Dukung Pemerintahan Prabowo
- KPK Respons Temuan ICW soal Raffi Ahmad Pengadaan Influencer Rp14,7 Miliar
- Kabakom Bantah Klaim Gibran bin Jokowi soal Prabowo Sarankan Fight di Pengadilan
JPNN.com




