Kaukus Parlemen Tolak Pemilu Myanmar

JAKARTA - Pimpinan kaukus parlemen yang tergabung dalam ASEAN Inter-Parliamentary Myanmar Caucus (AIPMC), Eva Kusumah Sundari, menyatakan menolak hasil Pemilu Myanmar, 7 November 2010 lalu. Penolakan itu, kata Eva, karena Pemilu Myanmar tersebut dinilai tidak memenuhi prinsip-prinsip dasar pemilu demokrasi di banyak negara demokrasi di dunia.

"Pemilu Myanmar itu hanya sebagai kosmetik untuk mempertahankan kekuasaan junta militer, karena pesertanya hanya dari partai politik yang berafiliasi dengan militer. Sedangkan partainya Aung San Suu Kyi, yaitu Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) tidak boleh mengikuti pemilu itu," tegas Eva K Sundari, di press room DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (15/11).

Demikian juga halnya dengan ormas dan LSM yang mengontrol jalannya Pemilu Myanmar. Menurut Eva, mereka juga (hanya) pihak-pihak yang berafiliasi ke militer. "Dengan demikian, Indonesia sebagai negara ASEAN harus berperan aktif, dengan cara merespon dan melakukan investigasi terhadap kecurangan Pemilu Myanmar, agar ada demokratisasi di negeri junta militer tersebut," katanya.

Sementara anggota AIPMC lainnya, Lily Wahid, juga mengatakan bahwa Pemilu Myanmar itu hanya untuk memperpanjang kekuasaan junta militer. "Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia harus bertindak dengan cara melakukan investigasi dan menolak hasil pemilu itu, sebagai kontribusi nyata ASEAN untuk Myanmar," harapnya.