Keanggotaan BOP Dinilai Bertentangan dengan Gagasan Bung Karno

"Dalam konstitusi kita, pembukaan UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Maka, ketika ada serangan ke Iran yang dilakukan oleh Amerika, dan Indonesia sekarang berada dalam satu organisasi tadi, Board of Peace, yang ternyata kata peace-nya menjadi gugur, menjadi batal," katanya.

Pendiri Historia.id ini menegaskan bahwa serangan tanpa mandat Dewan Keamanan PBB merupakan tindakan ilegal. Ia mengkritisi keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace yang dinilainya bertentangan dengan gagasan Bung Karno untuk membangun tata dunia baru atau to build the world anew. Keanggotaan ini telah menyeret Indonesia ke dalam blok yang dipimpin Amerika, bertentangan dengan prinsip bebas aktif yang diwariskan para pendiri bangsa.

"Mungkin ini kesempatan pas untuk menjalankan opsi strategis, yaitu keluar dari Board of Peace, kemudian menunjukkan diri kita kembali ke khittah, kembali ke khittah prinsip diplomatik kita untuk bebas aktif, tidak menjadi ekor dari Amerika," ujarnya.

Senada dengan Bonnie, Seno Bagaskoro menegaskan bahwa Board of Peace telah kehilangan relevansinya. "Beberapa minggu setelah Board of Peace diresmikan, dia justru berubah menjadi Board of War. Maka tidak relevan lagi Board of Peace ini, karena dia sudah tidak lagi peaceful," ujarnya, merujuk pada pernyataan Prof. Jimly Asshiddiqie.

Seno menawarkan opsi bagi Indonesia untuk kembali pada warisan pemikiran Bung Karno, yaitu dengan menggagas kembali semangat Konferensi Asia Afrika. "Kenapa kita tidak berimajinasi tentang, misalnya, Konferensi Asia Afrika 2.0? Kenapa kita tidak mendorong percakapan dan dialog di antara negara-negara Global South untuk bisa menandingi hegemoni negara-negara super power yang arogan? Untuk menunjukkan bahwa hari ini tatanan dunia sudah berubah, sudah semakin multipolar. Tidak bisa lagi kalian memaksakan kehendak. Saya kira itu yang akan dipikirkan dan dilakukan oleh Bung Karno," pungkasnya. (tan/jpnn)