Kekurangan Jumlah Guru Diatasi Lewat Seleksi CPNS, Bukan Tes PPPK
jpnn.com - TANJUNG SELOR - Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, masih membutuhkan 588 guru dan pemenuhannya akan diarahkan melalui jalur seleksi CPNS, bukan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Demikian dikatakan Bupati Bulungan Syarwani terkait solusi untuk mengatasi kekurangan jumlah guru di daerah yang dipimpinnya.
“Pemenuhan kebutuhan guru di daerah akan diarahkan melalui jalur seleksi CPNS sesuai ketentuan pemerintah pusat, bukan lagi melalui rekrutmen PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja),” ujar Syarwani di Tanjung Selor, Kalimantan Utara (Kaltara), Minggu (27/9).
Dia menegaskan apapun pola yang diterapkan nanti untuk mengatasi kekurangan tenaga pengajar, Pemkab Bulungan pastikan bermuara pada mekanisme tes CPNS.
“Pemkab Bulungan terus memetakan kebutuhan riil di lapangan, terutama untuk formasi vital seperti guru agama,” katanya.
Syarwani mengaku dengan didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bulungan Risdianto, telah melaksanakan rapat pembahasan terkait strategi pemenuhan kebutuhan guru bersama jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) serta perangkat daerah terkait.
Rapat tersebut, kata Syarwani, dilaksanakan di Aula Disdikbud Bulungan, Rabu (23/9) lalu dan bertujuan memperkuat kebijakan pemenuhan tenaga pendidik agar dapat memenuhi kebutuhan berdasarkan jenjang, mata Pelajaran, serta karakteristik satuan pendidikan.
“Termasuk juga soal kondisi geografis, khususnya di wilayah hulu Sungai Kayan,” ungkapnya.
Syarwani mengatakan solusi untuk mengatasi kekurangan jumlah guru ialah lewat seleksi CPNS, bukan PPPK.
- 5 Berita Terpopuler: PPPK Harus Setara PNS, Dokumen Sudah di Tangan Prabowo, Kapan Bisa Dilaksanakan?
- Berikut Ini Titik-titik Rawan Seleksi CPNS, Naik Level PPPK Paruh Waktu juga Diawasi
- Januari 2027 Sebentar Lagi, Alih Status PPPK Paruh Waktu Belum Ada Regulasi
- Ombudsman Awasi Rekrutmen CASN
- Dokumen Usulan Pengalihan PPPK BAST PTNB ke PNS Sudah di Tangan Presiden, Minta Diskresi
- TPP/TKD PPPK Harus Meningkat Setara PNS, Jangan Ada Diskriminasi
JPNN.com




