Kemendagri Khawatirkan Politik Dinasti di Daerah
Kamis, 10 Februari 2011 – 06:06 WIB
JAKARTA - Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) mengkhawatirkan fenomena politik kekerabatan yang marak di daerah. Sekjen Kemendagri, Diah Anggraeni, menyatakan, politik kekerabatan lebih berpeluang menimbulkan dampak negatif dan merusak tata pemerintahan.
Diah menunjuk beberapa contoh politik kekerabatan yang marak di daerah saat Pemilukada. Misalnya suami-istri maju sebagai calon dalam Pilkada. "Apa itu pas? Enggak benar itu,” kata Diah kepada wartawan di kantornya, Rabu (9/2) sore.
Baca Juga:
Diah tak menampik jika setiap orang memiliki hak politik untuk dicalonkan. Namun menurutnya, semua tetap harus disesuaikan dengan kompetensi dan kapabilitas. Pasalnya, jangan sampai hanya karena mengutamakan keluarga dan kerabat dekat, namun berimbas buruk pada tata kelola pemerintah daerah.
”Bagaimana sistem pemerintahan kita yang sudah tertata dengan baik bisa menjadi lebih baik kalau dengan mudahnya politik kekerabatan masuk,” ulasnya.
JAKARTA - Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) mengkhawatirkan fenomena politik kekerabatan yang marak di daerah. Sekjen Kemendagri, Diah Anggraeni,
BERITA TERKAIT
- Bacakan Eksepsi, Pengacara Robby Messa Sebut Dakwaan JPU Kabur, Minta Kliennya Dibebaskan
- Jalan Trans Papua Terputus Gegara Longsor & Hujan Intensitas Tinggi
- KPK Cecar Dirut EKI Satrio Wibowo soal Pengadaan APD Covid-19
- Jalan Trans Papua Terputus, Lihat nih!
- Calon Jemaah Haji Diminta Tak Takut Lakukan Vaksin Miningitis
- Kemajuan Teknologi Digital RRC Berpotensi Hadirkan Ancaman