Kemenhut Gelar Konsultasi Publik Guna Bangun Perekonomian Kehutanan yang Inklusif & Berkelanjutan

Purwadi mengusulkan pendekatan lansekap sebagai solusi. Dalam satu bentang lahan dapat terdapat beberapa pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, kelompok perhutanan sosial, hutan desa, industri kecil, vendor, dan lain-lain yang harus diintegrasikan. Pendekatan lansekap diharapkan dapat menghasilkan produk teragregasi yang menarik bagi pembiayaan dan mudah untuk dilakukan hilirisasi sehingga mempercepat implementasi multiusaha kehutanan.

Melalui forum konsultasi publik ini, Kementerian Kehutanan berkomitmen untuk menyerap seluruh aspirasi konstruktif dari para pemangku kepentingan agar implementasi pemanfaatan hutan di masa mendatang berjalan optimal, akuntabel, dan berdampak nyata bagi perekonomian nasional.

Rangkaian konsultasi publik ini akan dilaksanakan melalui 11 seri webinar tematik mingguan yang melibatkan pemerintah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat sipil, pemerintah daerah, kelompok masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Serial webinar ini terselenggara dengan dukungan teknis dari Multistakeholder Forestry Programme Phase 5 (MFP5). (cuy/jpnn)