Kemenkeu Kaji Wacana Kenaikan Batas Penghasilan Tidak Kena Pajak
jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Keuangan saat ini masih mengkaji secara mendalam terkait rencana kenaikan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) pada 2027.
Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Keuangan, Juda Agung dalam agenda APBN KiTa pada Jumat (9/10).
"Ini masih dikaji, ya, masih kita kaji secara mendalam," ujar Juda.
Kebijakan penyesuaian tersebut dikaji karena dinilai memiliki potensi positif untuk meningkatkan daya beli masyarakat secara luas.
Kendati demikian, pemerintah juga menyadari kebijakan ini memiliki risiko terhadap kestabilan pendapatan negara.
"Tetapi at the same time tentu saja ada potensi untuk kehilangan penerimaan, kehilangan dari pajak penghasilan," jelasnya.
Oleh sebab itu, Juda menekankan pihak kementerian saat ini tengah berupaya merumuskan kebijakan yang paling tepat sasaran.
"Jadi ini dicari titik optimalnya, gitu, ya," pungkasnya menutup penjelasan terkait arah kebijakan pajak tersebut.
Kemenkeu saat ini masih mengkaji secara mendalam terkait rencana kenaikan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
- SPP TDLN Proses Jutaan Transaksi, Rekonsiliasi Data Rampung Akhir Bulan Ini
- Restitusi Pajak Capai Rp208,68 Triliun, UMKM dan Padat Karya Diprioritaskan
- Anggaran Subsidi Energi Naik Rp500 T, Kemenkeu Belum Rencanakan Tambahan Lagi
- Pemerintah Kembali Terbitkan Panda Bonds untuk APBN 2027
- Defisit APBN Oktober 2026 Rp379,3 Triliun
- Pemda Khawatir Soal Gaji PPPK Penuh Waktu, Kemenkeu Bakal Beri Dukungan Keuangan
JPNN.com




