Kemenkeu Optimistis UU P2SK Mampu Reformasi Industri Jasa Keuangan
jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) optimistis hadirnya Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) dapat mereformasi industri jasa keuangan di Indonesia.
Melalui upaya ini, pasar keuangan Indonesia diharapkan semakin mendalam sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat.
Analis Kebijakan Ahli Madya Pusat Kebijakan Sektor Keuangan BKF Kemenkeu M Imron mengatakan industri keuangan Indonesia di ASEAN, termasuk yang paling dangkal dan hanya didominasi sektor perbankan.
Sementara itu, dana jangka panjang untuk pembangunan tak bisa diperoleh melalui perbankan.
"Oleh karena itu, urgent ya untuk melakukan reformasi keuangan," kata Imron dalam webinar Financial Industry Transformation bertajuk 'Strengthening Reputation and Trust' yang digelar Warta Ekonomi di Jakarta, belum lama ini.
Imron mengungkapkan ada beberapa alasan perlunya dilakukan reformasi industri jasa keuangan, antara lain literasi keuangan yang rendah dan akses yang tidak setara terhadap pelayanan keuangan.
"Ini akar masalah yang perlu kita pecahkan bersama," tegasnya.
Selain itu, sektor keuangan juga masih dihadapkan dengan biaya transaksi yang tinggi, terbatasnya instrumen keuangan, hingga rendahnya kepercayaan dan perlindungan investor atau konsumen.
Melalui UU P2SK, Kemenkeu optimitis mampu mereformasi industri jasa keuangan sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat
- KPK Sita Mobil Mewah Antik Milik eks Pejabat Kemenkeu yang Disembunyikan di Jaktim, Lihat
- Mantap! Tiga Kementerian & Bank Mandiri Berkolaborasi Pangkas Transaksi di Pelabuhan
- Usut Kasus Korupsi di Kemenkeu, KPK Periksa Pemilik Freedom Motorcycles & Harley Davidson Outlet
- Kemenkeu Perketat Pengawasan OTA Asing yang Tidak Bayar Pajak
- Pertamina Bersama Pemerintah Siap Menyalurkan Subsidi Energi 2024 Tepat Sasaran
- Terima Gratifikasi Rp 56,2 M, Eks Pejabat Bea Cukai Dituntut Penjara Sebegini