Kemenkum Tegaskan Pasal Penghinaan untuk Melindungi Harkat dan Martabat Presiden

Eddy mengeklaim bahwa pasal tersebut tidak dimaksudkan untuk mengekang Kebebasan berdemokrasi, kebebasan berekspresi termasuk tidak melarang kritik.

“Mengapa? karena kritik dan menghina itu adalah 2 hal yang berbeda. Jadi yang dilarang betul di dalam Pasal 218 ini adalah menista atau memfitnah,” jelasnya.

Adapun, Pasal 218 terkait Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat.

Hal itu lantaran pasal tersebut dinilai melarang pendapat dan kritik dari masyarakat terhadap kepala negara. (mcr4/jpnn)