Kenaikan Harga Pertamax Dinilai Realistis untuk Menjaga APBN

Kenaikan Harga Pertamax Dinilai Realistis untuk Menjaga APBN
Pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi menilai penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi, seperti Pertamax ditentukan oleh pasar. Foto: Ricardo/jpnn

Meski demikian, efektivitasnya akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah mengendalikan perpindahan konsumen dari Pertamax ke Pertalite yang masih dijual dengan harga Rp 10.000 per liter.

Fahmy pun mengingatkan disparitas harga yang lebar dapat mendorong sebagian pengguna Pertamax beralih ke BBM subsidi. 

Karena itu, pemerintah perlu memperkuat regulasi dan pengawasan agar subsidi energi tetap tepat sasaran dan tujuan penghematan fiskal dapat tercapai.

Senada dengan Fahmy, ekonom Universitas Negeri Manado (UNIMA), Robert Winerungan menjelaskan kenaikan harga Pertamax merupakan bagian dari upaya menjaga kesehatan APBN.

"Pemerintah berupaya mengurangi beban APBN karena Pertamax sebenarnya merupakan BBM yang tidak seharusnya mendapat intervensi pemerintah,” kata dia.

Selain mengurangi tekanan fiskal, Robert menilai penyesuaian harga juga penting untuk menjaga keseimbangan harga BBM domestik dengan negara-negara tetangga. Menurut dia, selisih harga yang terlalu jauh berpotensi membuka peluang penyalahgunaan dan praktik perdagangan ilegal yang merugikan negara.

Di sisi lain, Robert memperkirakan dampak sosial ekonomi dari kenaikan harga Pertamax tidak akan sebesar jika pemerintah menaikkan harga Pertalite atau Solar. 

Pasalnya, pengguna Pertamax umumnya berasal dari kelompok masyarakat menengah dan pemilik kendaraan yang lebih baru.

Pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi menilai penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi, seperti Pertamax ditentukan o

JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News