Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Minta Provinsi Kalsel Tingkatkan Penginputan Data IPKD
jpnn.com - JAKARTA - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri mengevaluasi pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).
Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo berpesan agar Pemprov Kalsel dapat meningkatkan partisipasinya dalam penginputan data IPKD.
Yusharto menyampaikan pesan tersebut saat menerima kunjungan Balitbangda Provinsi Kalsel di Ruang Video Conference BSKDN, Selasa (31/1).
Yusharto menjelaskan bahwa kewenangan pengukuran dilakukan secara berjenjang, yakni Kemendagri mengukur Pemprov, dan Pemprov mengukur Kabupaten/Kota.
“Pengukuran IPKD dilakukan terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah, penganggaran, pelaksanaan, penyerapan anggaran, dan laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) satu tahun sebelum tahun berjalan,” ujar Yusharto.
Yusharto menyebutkan 6 dimensi IPKD, yakni:
1. Kesesuaian dokumen perencanaan penganggaran
2. Pengalokasian anggaran belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo berpesan agar Pemprov Kalsel dapat meningkatkan partisipasinya dalam penginputan data IPKD.
- PSI Minta Pemprov DKI Optimalkan Posko Aduan ‘Komplain’ Penonaktifan NIK
- Mendagri Tito: Halalbihalal jadi Momentum Penguatan Internal Lebih Solid
- Kemendagri Apresiasi Capaian Kinerja Pj Gubernur Sumsel
- Tim Evaluasi Kemendagri Apresiasi Capaian Kinerja Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni
- Himpun Isu Strategis Pilkada Serentak 2024, BSKDN Kemendagri Lakukan Audiensi dengan KPUD Jabar
- Kemendagri Dorong Penguatan Kelembagaan Pengelola Sampah Daerah