Keluarkan SE, Kemendagri Minta Kepala Daerah Prioritaskan Penerbitan PBG Untuk MBG

jpnn.com, BANDUNG - Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto meminta kepala daerah memberikan jalur prioritas dalam penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi infrastruktur Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan standar percepatan setara program perumahan rakyat.

Hal ini menjadi salah satu poin krusial dalam upaya mengejar target kesiapan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai wilayah, sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 500.1/9653/SJ.

"Bapak dan ibu kepala daerah diminta mengawal agar Persetujuan Bangunan Gedung ini dilakukan akselerasi," ujar Bima Arya dalam Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Program MBG di Jawa Barat, di Gedung Sate Bandung, Rabu.

Bima menjelaskan percepatan PBG ini juga merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan Bersama (SKB) lintas kementerian yang menetapkan lokasi pembangunan dapur gizi, di mana pemerintah daerah diminta tidak mempersulit proses konstruksi di titik-titik yang telah ditetapkan.

Selain aspek konstruksi, Bima menekankan kewajiban daerah dalam inventarisasi aset untuk dipinjampakaikan sebagai Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG).

Pemerintah pusat telah menetapkan standar spesifik untuk kantor tipe A di tingkat provinsi dan tipe B di kabupaten/kota, sementara kelengkapan interior akan ditanggung oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

"Dalam surat (SE) kami itu ada secara detail luasannya untuk tipe A bagi KPPG tingkat provinsi dan juga untuk tipe B bagi KPPG tingkat kabupaten/kota. Untuk mebel, furniturnya, nanti akan disiapkan oleh BGN," katanya.

Poin ketiga yang menjadi sorotan Wamendagri adalah ultimatum terkait sertifikasi kesehatan.