Ketua DPD RI Dukung Roadmap Erick Thohir Soal Tata Kelola BUMN

Dalam pertemuan tersebut, Ketua DPD mengawali dengan menyampaikan beberapa catatan DPD atas serapan aspirasi dan pengaduan dari kalangan dunia usaha terhadap BUMN yang dirasa menguasai dan mempersempit ruang gerak swasta.

“BUMN yang paling banyak mendapat pengaduan dari kalangan dunia usaha selain Pelindo dan Angkasa Pura, juga dominasi BUMN karya di pekerjaan jasa konstruksi. Salah satu indikatornya banyaknya aduan yang masuk ke DPD, Ombudsman dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Artinya masih terjadi praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat,” urai mantan Ketua Umum Kadin Jawa Timur itu.

Menurut LaNyalla, beberapa asosiasi di sektor pelabuhan seperti INSA, ALFI dan IPERINDO juga pernah mengadukan beberapa persoalan yang mereka alami ke DPD RI. Terutama kurangnya layanan yang diberikan Pelindo kepada swasta yang beraktifitas di lingkup pelabuhan

“Di Surabaya dikeluhkan tentang pendangkalan alur, sehingga pengusaha galangan kapal kesulitan mendapat pekerjaan kapal skala besar. Ini salah satu contoh saja,” ungkapnya.

Di akhir pertemuan, LaNyalla berharap roadmap yang disusun Erick Thohir mampu mewujudkan kejayaan BUMN untuk menjadi pemain global. Mengikuti tender pekerjaan di luar negeri. Sehingga memasok devisa negara. Seperti sudah pernah dilakukan PT Pindad, PT PAL Indonesia, PT Inka, PT Dirgantara Indonesia dan lainnya.(ikl/jpnn)