Ketua Komite III DPD RI: Daerah dengan Tingkat Kemiskinan Tertinggi Harus Jadi Prioritas Kebijakan Pendidikan Nasional

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komite III DPD RI Dr. Filep Wamafma, S.H., M.Hum., C.L.A., menyampaikan bahwa tingkat kemiskinan berkorelasi erat dengan angka putus sekolah.

Dia menegaskan hasil pendataan Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan masih tingginya angka kemiskinan di sejumlah provinsi harus menjadi perhatian serius pemerintah dalam menyusun kebijakan pendidikan nasional.

Berdasarkan data BPS ini, beberapa provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia masih didominasi oleh wilayah Papua, yaitu Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua, dan Papua Barat.

Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan pembangunan sumber daya manusia di Tanah Papua masih sangat besar dan membutuhkan kebijakan afirmatif yang lebih kuat.

Menurut Filep Wamafma, data BPS tidak boleh berhenti sebagai laporan statistik, tetapi harus menjadi dasar dalam menentukan arah kebijakan pemerintah, khususnya dalam penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, beasiswa afirmasi, pembangunan sarana pendidikan, serta program peningkatan kualitas pendidikan lainnya.

"Daerah dengan tingkat kemiskinan paling tinggi harus jadi target prioritas dalam kebijakan pendidikan nasional. Negara harus hadir memberikan kesempatan yang sama ke anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk memperoleh pendidikan yang layak. Karena pendidikan itu merupakan instrumen utama untuk memutus rantai kemiskinan,” tegas Filep dalam keterangan tertulis pada Sabtu (8/8/2026).

Lebih lanjut, dia menilai apabila kebijakan pendidikan tidak menjawab fakta kemiskinan sebagaimana dipotret oleh BPS, maka tujuan pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas SDM akan sulit tercapai.

Menurutnya, anak-anak dari keluarga miskin akan semakin rentan kehilangan kesempatan melanjutkan pendidikan, sehingga kesenjangan sosial dan ekonomi akan terus melebar.