Ketua Ombudsman Hery Susanto Kebagian Rp 1,5 M dari Korupsi Nikel, Astaga
jpnn.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap Ketua Ombudsman RI Hery Susanto diduga menerima uang suap Rp 1,5 miliar dari perusahaan PT TSHI.
Duit haram itu diterima Hery terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan tata kelola usaha pertambangan nikel tahun 2013-2025.
Menurut Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Syarief Sulaeman Nahdi, uang diterima Hery saat yang bersangkutan menjabat Komisioner Ombudsman RI periode sebelumnya.
"Ini kejadian di tahun 2025, dan tahun 2025 ada penerimaan uang untuk saat ini saja kami bisa mendeteksi sekitar Rp 1,5 miliar," kata Syarief Sulaeman Nahdi di Gedung Jampidsus Kejagung, Jakarta, Kamis (16/4/2026).
Syarief menjelaskan bahwa peristiwa tindak pidana korupsi tersebut bermula ketika PT TSHI memiliki permasalahan penghitungan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) oleh Kementerian Kehutanan (Kemenhut).
Kemudian, PT TSHI mencari jalan keluar dengan kongkalikong bersama Hery Susanto selaku Komisioner Ombudsman RI pada saat itu.
"Bersama dengan HS (Hery Susanto) untuk mengatur sehingga surat atau kebijakan yang dilakukan oleh Kemenhut itu dikoreksi oleh Ombudsman dengan perintah agar PT TSHI melakukan penghitungan sendiri terkait beban yang harus dibayar," katanya.
Untuk melaksanakan hal tersebut, ujar dia, Hery menerima sejumlah uang dari LKM yang merupakan Direktur PT TSHI.
Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap Ketua Ombudsman RI Hery Susanto diduga menerima uang suap Rp 1,5 miliar dari perusahaan PT TSHI.
- Nama Raffi Ahmad Muncul di Kasus Suap Blueray Cargo, Hotman Paris Sampaikan Info Penting
- Apresiasi Kejagung, Hensa Sebut Pengusutan Korupsi MBG Menjaga Kredibilitas Negara
- Sebetulnya KPK Sedang Selidiki Korupsi MBG Saat Kejagung Tahan Eks Pimpinan BGN
- Terdakwa Korupsi Sarung dan Mukena di NTB Dituntut 1 Tahun Penjara
- Respons Istana Soal Putusan Majelis Etik Pecat Ketua Ombudsman Hery Susanto
- Kejagung Tangkap Petinggi BGN, Anwar Abbas: Bukti Hukum Tidak Pandang Bulu
JPNN.com




