Ketum PB Mathla’ul Anwar Jazuli: Indonesia Darurat LGBT, Negara Harus Hadir dengan Tindakan Hukum Tegas

'Kebebasan bukan tanpa batas. Konstitusi kita secara tegas mengakui pertimbangan moral dan nilai agama,” ungkapnya.

Jazuli juga menyoroti kebijakan umum pertahanan negara yang memberi perhatian terhadap penyebaran budaya LGBTQ dalam spektrum ancaman nonmiliter. 

Menurut dia, hal itu harus menjadi alarm serius bagi negara untuk memperkuat ketahanan ideologi, sosial, budaya, dan keluarga.

“Kalau penyebaran budaya LGBTQ sudah ditempatkan dalam spektrum ancaman nonmiliter terhadap ketahanan nasional, negara harus konsekuen. Jangan berhenti pada dokumen dan pernyataan, harua ada langkah hukum dan kebijakan yang nyata,” katanya.

Lebih lanjut Jazuli menyatakan bahwa menghadapi kampanye LGBT yang makin masif tidak cukup hanya dengan ceramah, kecaman, atau seruan moral. Dia menegaskan negara perlu menghadirkan instrumen hukum yang jelas, tegas, dan dapat ditegakkan.

“Seruan moral penting, dakwah penting, pendidikan keluarga penting, tetapi itu tidak cukup menghadapi kampanye yang terorganisasi, masif, dan lintas batas. Negara harus hadir dengan hukum yang tegas,” ungkapnya.

Sebagai Anggota DPR RI, Jazuli menyatakan siap ikut mengusulkan dan memperjuangkan aturan undang-undang yang jelas mengatur larangan terhadap kampanye dan promosi LGBT, khususnya di ruang publik, pendidikan, digital, dan materi yang menyasar anak-anak serta generasi muda.

“Saya sebagai Anggota DPR RI akan ikut mengusulkan dan memperjuangkan aturan undang-undang yang tegas. Harus jelas apa yang dilarang, bagaimana penegakannya, dan apa konsekuensi hukumnya. Indonesia tidak boleh menjadi ruang bebas bagi kampanye LGBT,” papar Jazuli.