Ketum R2-R3 Lega Perjuangan PPPK Paruh Waktu & Honorer Database BKN Sampai di Ujung

Lebih lanjut dikatakan bahwa honorer database BKN merupakan pegawai non-ASN yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh pemerintah melalui proses pendataan resmi yang dilakukan secara nasional.

Pendataan tersebut bertujuan agar pemerintah punya data valid sebagai dasar penyusunan kebijakan penyelesaian tenaga honorer.

Berikut 6 poin surat yang sudah sampai di tangan Presiden Prabowo, berisi aspirasi PPPK Paruh Waktu dan honorer database BKN:

1. Percepatan pengangkatan seluruh R2 dan R3 yang saat ini berstatus PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu.

Memohon kepada pemerintah agar seluruh tenaga non-ASN kategori R2 dan R3 yang telah masuk Database BKN dan mengikuti seluruh tahapan seleksi ASN, dan saat ini berstatus PPPK Paruh Waktu diberikan kepastian pengangkatan menjadi PPPK sesuai amanat penataan tenaga honorer dalam UU ASN Nomor 20 Tahun 2023.

2. Pengalokasian anggaran APBN dan transfer ke daerah, Aliansi meminta pemerintah dan DPR RI:

a. Menyediakan alokasi khusus dalam APBN Tahun Anggaran 2027 untuk penyelesaian tenaga peralihan PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK, serta penyelesaian database non-ASN R2 dan R3 jika masih ada tersisa.

b. Memberikan dukungan fiskal kepada pemerintah daerah yang mengalami keterbatasan kemampuan keuangan.