Koalisi Masyarakat Sipil: Militerisme Ancaman bagi Kebebasan Akademik

jpnn.com, SAMARINDA - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengkritisi militerisme dalam demokrasi. Alasannya, militerisme menjadi ancaman bagi kebebasan akademik hingga diskriminasi dalam sistem peradilan.

Kekhawatiran itulah yang mengemuka dalam diskusi bertajuk "Hubungan Sipil dan Militer dalam Demokrasi: Menguatnya Militerisme dan Ancaman Kebebasan" yang digelar Pusat Studi Anti-Korupsi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman (SAKSI FH Unmul) bersama Jurnal PRISMA di Aula Fakultas Hukum Unmul, Samarinda, Jumat (28/11/2025).

Diskusi tersebut dibuka langsung oleh Dekan FH Universitas Mulawarman Dr. Rosmini. Pembicara dari Tim Advokasi untuk Reformasi Sektor Keamanan, Gina Sabrina menguraikan tentang menguatnya militerisme dalam kebebasan berekspresi dan berpendapat.

Dia memaparkan kronik gejala militerisme dari monitoringnya sejak 2018-2025. Menurut Gina, ancaman terhadap kebebasan berpikir, berekspresi, dan berpendapat telah dimulai sejak 2018 ketika TNI menyita buku-buku komunisme, dilanjutkan dengan penjagaan prajurit TNI semakin massif dalam aksi demonstrasi besar sejak 2019.

Pelibatan TNI mengawal aksi demonstrasi menurutnya terlihat ketika demo penolakan terhadap Omnibus Law, Reformasi Dikorupsi, kasus Affan.

Gina juga mencatat pola penjagaan dengan menerjunkan Pasukan Komando Operasi Khusus (Koopsus) saat pembahasan perubahan UU TNI di Hotel Fairmont Jakarta.

"Terakhir, dugaan infiltrasi demonstrasi di kasus demonstrasi Agustus 2025 lalu. Kesemua peristiwa menunjukkan sekuritisasi dan pendekatan koersif yang dikedepankan pemerintah dalam merespons kritik publik," kata Gina dikutip dari siaran pers koalisi masyarakat sipil.

Menurut Gina, ancaman tersebut bukan hanya ada di ruang kebebasan sipil secara umum, namun juga ruang akademik yang menjamin kebebasan akademik sebagai pilar utama pendidikan tinggi.