Kok Sudirman Said tak Berani Lapor ke Polisi atau KPK ya?

jpnn.com - JAKARTA - Sikap Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Sudirman Said yang tidak mau melapor ke kepolisian atau ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), semakin memerkuat dugaan pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam skandal PT Freeport, hanya bertujuan politis.

"Peluru yang ditembakkan Sudirman lebih kental aroma politis. Misi kocok ulang pimpinan DPR sepertinya menjadi inti dari polemik ini. Terlihat upaya ngotot betul mau menjatuhkan SN (Ketua DPR Setya Novanto,red)," ujar Pengamat Politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Syarwi Chaniago, Senin (23/11).

Pria yang akrab disapa Ipang ini mengutarakan pendapatnya, karena penanganan dugaan pencatutan nama kepala negara sebenarnya lebih kepada delik dugaan pelanggaran hukum. Sehingga akan sangat efektif ketika ditangani lembaga hukum. Baik itu kepolisian maupun KPK.

"Jauh akan lebih baik dugaan pencatutan presiden digeser ke ranah hukum. Sudirman ditantang berani melapor ke KPK atau Bareskrim agar bisa membuka semuanya dari hulu sampai hilir," ujar Ipang.

Karena itu ketika belum terlihat langkah Sudirman melapor ke aparat hukum, tidak heran kalau kemudian Ipang menilai ada kekuatan tertentu yang memang ingin menjatuhkan Setnov. 

"Ini hanya akal-akalan kelompok partai tertentu, agar bisa kocok ulang pimpinan DPR. Misinya sudah sampai di situ. Makanya ketika Sudirman ditantang laporkan ke KPK dan Bareskrim, enggak berani," ujar Ipang.(gir/jpnn)