Kolaborasi BPJPH dan Kedubes Denmark Dorong Penguatan Rantai Pasok Halal

Dari sisi regulasi, kewajiban sertifikasi halal diatur dalam UU No. 33/2014 dan PP No. 42/2024 yang mewajibkan seluruh produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia untuk memiliki sertifikat halal.

Pemerintah juga menetapkan batas waktu sertifikasi halal produk impor makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan hingga 17 Oktober 2026.

Duta Besar Denmark, Sten Frimodt Nielsen, menilai Indonesia memiliki pengaruh besar dalam penguatan standar halal dunia.

“Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar memiliki impact besar sehingga aspek halal menjadi sangat penting. Indonesia telah mengembangkan sertifikasi halal yang terstruktur,” katanya.

Dia menambahkan bahwa Denmark melihat peluang kolaborasi besar melalui forum ini, terutama dalam penyelarasan pengetahuan dan penerapan standar logistik halal.

“Menerapkan regulasi dengan cakupan yang begitu luas adalah tugas yang besar. Dan kami berharap dukungan kecil kami dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi legislasi dan pedoman halal BPJPH,” ujarnya. (jlo/jpnn)