Komisioner KIP Menyesalkan Sebagian Daerah Kurang Aktif Memperbarui Data Warga
jpnn.com, JAKARTA - Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) Romanus Ndau Lendong menyatakan, pemda menjadi pihak yang menentukan dalam memastikan distribusi bantuan sosial tepat sasaran.
Hal ini karena pembaruan data masyarakat miskin dan rentan menjadi tugas dan tanggung jawab pemda.
“Namun, sejauh pengamatan saya, hampir separuh dari pemda kurang aktif meng-up date data. Nah ini kan disayangkan. Padahal sekarang ini kan kita sedang menghadapi pandemi. Kalau pembaruan tidak dilakukan, masyarakat miskin yang terdampak, tidak akan mendapat bantuan,” kata Romanus, di Jakarta (24/05).
Dia mengingatkan semua pihak, bahwa negara ini bekerja untuk mereka yang miskin dan rentan.
Mengutip pesan Presiden Joko Widodo, Romanus mengatakan bahwa, negara harus hadir terutama kepada mereka yang terdampak bencana.
“Ini prinsip-prinsip welfare state. Di mana, negara di manapun, bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,” katanya.
Di lain pihak, Romanus, juga menyatakan apresiasi terhadap semua pihak terkait yang tidak mengenal waktu, siang dan malam, dan kurang tidur bekerja mendistribusikan bansos.
“Ada mereka yang bekerja siang dan malam, dan kurang tidur bekerja mendistribusikan bansos. Saya yakin mereka bekerja dengan penuh dedikasi dan ikhlas. Namun karena ada berita-berita yang menyebutkan bansos salah sasaran, bisa mengganggu pengabdian mereka,” katanya.
Pembaruan data warga miskin dan rentan menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah.
- Sengketa Pemilu: Menkeu Sri Mulyani Dianggap Membohongi Publik dan Hakim MK
- Sambut Lebaran, Pj Bupati Muaro Jambi Bachyuni Deliansyah Takbiran Bareng Warga Miskin
- Pengamat: Kesaksian 4 Menteri di MK Mematahkan Narasi Penyalahgunaan Bansos Menjelang Pemilu 2024
- Sri Mulyani Percaya Sidang PHPU Cara Merawat Nalar Publik
- Data Riset Saksi Ahli 02, Bansos Tidak Ada Korelasi dengan Kemenangan Prabowo-Gibran
- KPU Diperintahkan Beri Info Perincian Penggunaan IT Pada Pemilu 2024