Konflik Hanura, Menkumham Jangan Terjebak Kelompok Ambhara

Konflik Hanura, Menkumham Jangan Terjebak Kelompok Ambhara
Ketua DPP Bidang Keanggotaan DPP Partai Hanura, Adrianus Garu. Foto: Dok. Hanura

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly diminta untuk tidak terjebak dalam pola permainan Kelompok Ambhara. Sebab MenkumHam sebelumnya telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Kepengurusan untuk Hanura kubu Oesman Sapta Odang (OSO).

“Kami yang telah mendapatkan SK resmi dari MenkumHam minta kepada MenkumHam pak Yasonna untuk tidak terjebak oleh apa yang disampaikan oleh kelompok Ambhara (merujuk nama Hotel tempat kelompok Sudding Cs, red),” kata Ketua DPP Bidang Keanggotaan Partai Hanura, Adrianus Garu di Jakarta, Sabtu (20/1/2018).

Untuk diketahui, istilah Ambhara merujuk nama hotel di kawasan Blok M, tempat kegiatan Kelompok yang Kontra Ketum Hanura Oesman Sapta Odang.

Konflik Hanura, Menkumham Jangan Terjebak Kelompok Ambhara

Ketua Bidang Keanggotaan DPP Partai Hanura Andre Garu

Menurut Senator asal NTT ini, Menkumham perlu memegang teguh pada suatu kebenaran sesuai dengan dokumen-dokumen dan prosedur yang berlaku dalam Partai Hanura.

"Yang paling penting pak Menteri Hukum dan Ham ambil jalan yang benar sesuai dengan dokumen-dokumen partai yang benar terutama dokumen dan prosedur Munaslub,” ujar Andre.

Lebih lanjut, Andre menjelaskan MenkumHam perlu meneliti dan mencermati secara baik dokumen-dokumen kelompok Hambara sebab sangat menyangsikan jumlah DPD dan DPC Hanura yang diklaim kelompok Hambara.

Menurut Andre Garu, Menkumham perlu memegang teguh pada suatu kebenaran sesuai dengan dokumen-dokumen dan prosedur yang berlaku dalam Partai Hanura.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News