KPK Kirim Tim ke Daerah Rawan Korupsi

JAKARTA -- Plt Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Haryono Umar menjelaskan, sebenarnya KPK tidak ingin terus-terusan menangkapi para pejabat daerah yang terlibat korupsi. KPK juga mengedepankan upaya pencegahan. Program teranyar di bidang pencegahan yakni telah dibentuknya tim gabungan, yang melibatkan Kementrian Dalam Negeri, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kemenkeu, dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Nantinya, tim ini akan bekerja di seluruh daerah dan diprioritaskan di daerah-daerah yang potensi korupsinya tinggi.  Untuk tahap awal, Senin (22/11), tim akan berangkat ke Papua. Tim ini nantinya akan ditempatkan di seluruh kabupaten/kota yang ada di Papua.

Haryono menjelaskan, tim ini tugasnya untuk membantu, melakukan pendampingan, untuk memperbaiki pengelolaan APBD, hingga tingkat pertanggungjawabannya. Tim juga akan membantu membuat sistem yang baik, seperti sistem pengadaan barang dan jasa, dan sistem pelayanan publik. "Kita juga akan kasih tahu kepada mereka, kasus-kasus korupsi jangan sampai terjadi di sana," ujar Haryono Umar kepada JPNN, Jumat (19/11).

Papua mendapat prioritas, lanjutnya, karena potensi korupsinya cukup besar. "Kita tahu, uang di Papua itu sangat besar, dari dana otsus. Tapi kita juga tahu, kehidupan rakyatnya masih seperti itu. Masyarakat tetap susah. Kita tak mau seperti itu dibiarkan terus-terusan. Kita harus bersama-sama meningkatkan taraf kehidupan masyarakat," lanjutnya.

Dijelaskan, respon daerah terhadap pembentukan tim ini cukup bagus. "Bagus, malah ada yang sudah minta untuk dibenahi duluan, apalagi kepala daerah-kepala daerah yang baru, mereka malah minta. Mereka takut tersangkut masalah karena sistemnya buruk. Tapi kita lihat dulu yang paling rawan itu daerah timur. Setelah itu daerah-daerah rawan lainnya, seperti Sumut," kata Haryono.