KPK Ungkap Aliran Uang Korupsi ke Ali Fahmi dalam Kasus Bakamla

KPK Ungkap Aliran Uang Korupsi ke Ali Fahmi dalam Kasus Bakamla
Ali Fahmi alias Fahmi Habsy. Foto: dokumen RMOL

Pada April 2016, Arie Soedewo di ruang rapat Kabakamla memerintahkan kepada setiap unit kerja agar mengusulkan kegiatan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) pada usulan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Bakamla Tahun Anggaran (TA) 2016 karena adanya rencana penambahan anggaran untuk Bakamla.

Arie juga mengarahkan Arief Meidyanto agar dalam penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk pembuatan RKA-K/L dapat berkonsultasi dengan Hardjono yang pada saat itu sedang berada di Bakamla.

"Pada Mei 2016 bertempat di Cafe Ajag Ijig Jalan Juanda Nomor 14 Jakarta Pusat, terdakwa melakukan pertemuan dengan Arief Meidyanto membicarakan teknis usulan anggaran pengadaan Backbone sebagai tindak lanjut arahan dari Arie Soedewo. Selanjutnya disepakati bahwa terdakwa akan menyusun spesifikasi teknis yang dibutuhkan masing-masing stasiun Bakamla di daerah yang akan diintegrasikan melalui jaringan Backbone beserta rencana anggarannya (RAB)," ujar kata jaksa.

Setelah dilakukan pembahasan dengan DPR RI, anggaran paket pengadaan BCSS itu berhasil ditampung dalam APBN-P TA 2016 dengan pagu anggaran senilai Rp 400 miliar.

Namun anggaran belum bisa digunakan karena membutuhkan persetujuan lebih lanjut atau istilahnya masih ditandai bintang.

Untuk memuluskan proyek tersebut, Rahardjo bermufakat dengan Bambang Udoyo selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Bakamla RI Leni Marlena selaku Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP) Bakamla RI dan Juli Amar Ma'ruf selaku koordinator ULP Bakamla RI.

Dalam rangka melaksanakan lelang pengadaan paket pekerjaan (proyek) yang terdapat pada APBN-P TA 2016, Arie Sudewo selaku Kabakamla menunjuk dan menetapkan tim kelompok kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang diketuai oleh Leni Marlena.

Setelah ditunjuk menjadi Ketua ULP, sambung Jaksa, Leni dipanggil oleh Ali Fahmi di ruang Kabakamla dan disampaikan mengenai pengadaan barang di Bakamla termasuk backbone nantinya akan dibantu oleh Juli Amar Ma'ruf.

Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkapkan adanya aliran dana korupsi dari proyek Backbone Coastal Surveillance System di Bakamla pada tahun anggaran 2016 terhadap Ali Fahmi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News