KPU Terancam Pidana Lima Tahun

jpnn.com - JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus segera mengumumkan penetapan hasil pemilu legislatif secara nasional, Jumat (9/5) mendatang. Jika tidak, sanksinya dapat berupa kurungan penjara selama lima tahun dan denda hingga Rp 60 juta.

Perintah tersebut, kata Wakil Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia, Girindra Sandino, tertera dalam Pasal 207 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012, tentang pemilu legislatif.

Disebutkan, KPU menetapkan hasil pemilu secara nasional dan hasil perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPR dan perolehan suara untuk calon anggota DPD paling lambat 30 hari setelah hari pemungutan suara.

"Artinya pada tanggal 9 Mei harus segera selesai dan diumumkan. Karena pemilu legislatif kan diselenggarakan pada 9 April. Kalau dihitung 30 hari dari tanggal tersebut, maka jatuh pada Jumat (9/5)," kata Girindra di Jakarta, Senin (5/5).

Girindra ragu KPU dapat mengesahkan rekapitulasi tepat waktu. Hingga Senin (5/5), KPU baru berhasil mengesahkan rekapitulasi 11 provinsi dari 33 provinsi yang ada. Padahal sisa waktu praktis hanya tinggal empat hari lagi.

Ke-11 provinsi tersebut masing-masing Bangka Belitung, Banten, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Gorontalo, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Barat, Sulawesi Tengah, dan Aceh.

Lambannya proses pengesahan juga terlihat sepanjang rapat pleno Senin. Meski diagendakan pembahasan empat provinsi masing-masing Riau, Sulawesi Selatan, Maluku dan Jawa Timur, namun hingga malam hari, sekitar Pukul 21.00 WIB, belum ada satu pun yang dapat disahkan.

"Lambannya rekapitulasi perolehan suara dan penghitungan suara tingkat nasional disebabkan akumulasi kecurangan dari level terbawah seperti kecurangan di tingkat PPS (panitia pemungutan suara), PPK (panitia pemilihan kecamatan), hingga Kabupaten, menyebabkan ketidaksinkronan data di KPU Provinsi,” katanya. (gir/jpnn)