Laksma Amarulla Yakin Geopolitik Bung Karno Bisa Mengatur Perdagangan Laut Pasifik-Hindia

Laksma Amarulla Yakin Geopolitik Bung Karno Bisa Mengatur Perdagangan Laut Pasifik-Hindia
Hasto Kristiyanto menjalani sidang terbuka program doktoral Universitas Pertahanan (Unhan) RI, Sentul, Bogor, Senin (6/6). Foto: DPP PDIP

jpnn.com, JAKARTA - Rektor Universitas Pertahanan (Unhan) Laksmana Madya Prof. Amarulla Octavian menilai geopolitik Soekarno masih relevan untuk diterapkan hingga saat ini. Menurut dia, geopolitik Bung Karno memiliki kontekstualitas yang jelas dengan tantangan pemerintahan Indonesia saat ini dan ke depan.

"Kontekstual jelas. Poros maritim dunia itu jelas. Bagaimana kita mengeklaim poros maritim dunia? Kita Indonesia bisa mengatur lalu lintas perdagangan laut dari Samudera Pasifik ke Samudera Hindia, bahkan sebaliknya kita bisa kontrol semuanya," kata Amarulla dalam sidang terbuka promosi doktoral Hasto Kristiyanto di Aula Merah Putih, Unhan RI, Sentul, Bogor, Senin (6/6).

Jenderal angkatan laut bintang tiga itu menerangkan geopolitik Bung Karno juga bisa melaju lagi pada hukum internasional berikutnya.

"Bagaimana nanti semua kapal yang lewat perairan Indonesia, misalnya harus bayar dan itu sumber pendapatan baru buat bangsa," tukasnya.

Di sisi lain, Amarulla mengatakan pihaknya mengusulkan disertasi Hasto Kristiyanto mengenai berjudul "Diskursus Pemikiran Geopolitik Soekarno dan Relevansinya terhadap Pertahanan Negara" menjadi buku ajar yang menjadi referensi universitas di Indonesia.

"Akan mendorong disertasinya Pak Hasto ini menjadi buku. Dan tidak hanya buku yang dapat dibaca oleh masyarakat Indonesia, tetapi juga menjadi buku ajar. Salah satu buku referensi tentang geopolitik untuk semua perguruan tinggi di Indonesia," kata Amarulla.

Menurut Amarulla, topik ini cocok untuk masuk menjadi bagian dari kurikulum di perguruan tinggi. Bahwa geopolitik Soekarno itu ialah bagaimana memperjuangkan kepentingan Indonesia di dunia internasional.

Amarulla mengatakan di dalam disertasinya, Hasto bisa membuktikan pemikiran geopolitik Soekarno bisa menjadi hukum internasional yang baru.

Semua kapal yang lewat perairan Indonesia bisa dikenapakan pajak dan menjadi sumber pendapatan baru buat bangsa.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News