MA 14 Tahun Raih WTP, BPK Dorong Menuju Government 5.0

Pemanfaatan kecerdasan buatan (AI), analisis data, dan kolaborasi lintas sektor dinilai penting untuk meningkatkan kualitas tata kelola dan pengambilan kebijakan.

Namun, transformasi tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti belum meratanya kematangan transformasi digital, fragmentasi data pemerintah, keterbatasan talenta AI, integritas tata kelola, kapasitas sumber daya manusia, keamanan siber, dan kolaborasi antarinstansi.

Karena itu, penerapan Government 5.0 membutuhkan pendekatan whole-of-government yang melibatkan seluruh unsur pemerintahan.

“Kunci dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045 adalah bagaimana mengombinasikan Government 5.0 dengan pengelolaan sumber daya yang mengedepankan keberlanjutan melalui prinsip ESG,” ujar Nyoman.

Di sisi lain, BPK masih menemukan sejumlah area yang perlu diperkuat di lingkungan MA. Di antaranya sistem pengendalian intern, pengelolaan aset negara, penerimaan negara, pengadaan barang dan jasa, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

BPK meminta tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan terus dilakukan agar hasil audit tidak sekadar menjadi catatan administratif, tetapi berdampak pada perbaikan sistem dan kualitas tata kelola.

“Audit tidak hanya menilai kepatuhan masa lalu, tetapi juga mengawal terwujudnya masa depan yang lebih baik,” tegas Nyoman.

Penyerahan LHP tersebut dihadiri Ketua MA Sunarto, Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial Dwiarso Budi Santiarto, sejumlah Ketua Kamar MA, pejabat BPK dan MA, serta tim pemeriksa BPK. (kkp/jpnn)