Mahfud MD: Serahkan Saja Pengelolaan Dana Haji ke Pemerintah
jpnn.com, JAKARTA - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD tidak mau ikut berpolemik terkait penggunaan dana haji. Namun dia menilai, tidak ada masalah jika pengelolaan dipegang pemerintah.
"Serahkan saja ke pemerintah. Dari MUI kan sudah bilang boleh untuk infrastruktur. Di Malaysia itu boleh juga," kata Mahfud usai menghadiri acara di Kompleks Sekretatriat Negara Jakarta, Selasa (1/8).
Mahfud berpandangan bahwa dana haji tersebut bukan lagi dana orang per orang jemaah haji, tapi ada badan hukum yang mengelolanya.
"Menurut saya dana haji itu secara yuridis bukan milik jemaah haji orang per orang. Sudah ada badan hukumnya yang mengurus, sehingga pengelolaannya pada yang punya legal standing yaitu pemerintah di situ," ujarnya.
Soal dana itu mau digunakan untuk kepentingan apa, dia menilai pemerintah bisa meminta pertimbangan MUI. Prinsipnya, kata Mahfud, harus ada manfaat yang didapat dari dana haji tersebut untuk kepentingan penyelenggaraan ibadah haji.
"Kalau infrastruktur nanti memberi keuntungan, kan untuk penyelenggaraan haji juga. Itu diinvestasikan, artinya bukan diambil negara, tapi dimanfaatkan agar berkembang mendapat untung," tambahnya. (fat/jpnn)
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD tidak mau ikut berpolemik terkait penggunaan dana haji. Namun dia menilai, tidak ada masalah jika
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
- 4 Menteri Bakal Dihadirkan di Sidang MK, Mahfud: Silakan Saja
- Presiden seperti Pimpinan Mafia Jika Pakai Kekuasaan Demi Kepentingan Pribadi
- Mahfud Bukber di Rumdin Ketua MA, Ubaidillah Curiga Ada Upaya Menjegal Paslon 02
- Bicara di Sidang MK, Mahfud Singgung Pembatalan Pemilu di 6 Negara
- MK Tindaklanjuti Permohonan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud MD
- Kemenag Imbau Masyarakat tidak Tergoda Penawaran Haji Khusus Berbiaya Murah