Mandat Diperluas, Bahlil Dinilai Mampu Mengakselerasi Hilirisasi & Transisi Energi

jpnn.com, JAKARTA - Ekonom Universitas Muhammadiyah Surabaya Fatkur Huda menilai penyatuan koordinasi hilirisasi dan transisi energi menjadi sebuah kebijakan strategis karena kedua sektor memiliki keterkaitan erat. 

Hal itu diungkapkan Fatkur menanggapi penunjukan Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus tetap menjabat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). 

Bahlil dinilai membuka peluang untuk memperkuat integrasi kebijakan hilirisasi, ketahanan energi, dan industrialisasi nasional. 

“Hilirisasi mineral membutuhkan pasokan energi dalam jumlah besar, sementara daya saing industri ke depan ditentukan oleh ketersediaan energi yang kompetitif dan rendah emisi,” ujar Fatkur, Sabtu (3/10).

Menurut Fatkur, besarnya skala hilirisasi terlihat dari realisasi investasi pada Semester I 2026 yang mencapai Rp300,1 triliun atau sekitar 29,7 persen dari total investasi nasional. 

Dia menjelaskan dari jumlah tersebut, sekitar Rp206,5 triliun berasal dari sektor mineral, antara lain nikel Rp71 triliun, bauksit Rp53,8 triliun, tembaga Rp37,4 triliun, serta besi dan baja Rp30,2 triliun. Posisi Bahlil sebagai Menko sekaligus Menteri ESDM dinilai dapat menjadi ruang untuk menghubungkan kebijakan pertambangan, energi, hilirisasi, dan investasi secara lebih terpadu.

Modal lainnya, lanjut Fatkur, terlihat dari perkembangan hilirisasi mineral. Produksi nikel olahan Indonesia telah mencapai lebih dari 1,4 juta ton atau sekitar 41 persen produksi dunia, jauh dibandingkan sekitar 22 ribu ton pada 2014. 

Hilirisasi juga meluas ke komoditas lain. Smelter Freeport di Gresik memiliki kapasitas pengolahan sekitar 3 juta ton konsentrat per tahun dengan potensi produksi sekitar 800 ribu ton katoda tembaga dan 50 ton emas per tahun, sedangkan Smelter Grade Alumina Refinery atau SGAR Mempawah memiliki kapasitas sekitar 1 juta ton alumina per tahun.