Masinton: KPK Tidak Perlu Kepo soal Calon Menteri Jokowi
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Masinton Pasaribu mengatakan tidak ada masalah dengan langkah Presiden Jokowi yang tak melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menyusun kabinet pemerintahannya.
Menurut Masinton, penyusunan kabinet itu mutlak menjadi otoritas dan hak prerogatif Presiden Jokowi. Karena itu, kata dia, presiden berhak tidak memberitahukan kepada siapa pun siapa menteri yang akan dia angkat.
“Prerogatif itu berarti hak khusus presiden yang tidak perlu dibagi-bagi ke siapa pun. Jadi, KPK tidak perlu kepo (rasa pengin tahu yang berlebihan) tentang kabinet sekarang, soal siapa yang akan disusun presiden,” kata Masinton di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (16/10).
Mantan aktivis mahasiswa itu menegaskan bahwa Presiden Jokowi punya banyak instrumen, mata dan telinga untuk melakukan tracking terhadap calon-calon menteri yang nanti akan diangkat.
Karena itu, ujar dia, secara formal tidak ada masalah kalau presiden tidak melibatkan KPK dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
“Karena presiden punya banyak instrumen untuk melakukan tracking atau rekam jejak terhadap masing-masing anggota kabinetnya nanti,” paparnya. (boy/jpnn)
Jokowi berhak tidak memberitahukan kepada siapa pun termasuk KPK, soal siapa menteri yang akan dia angkat.
Redaktur & Reporter : Boy
- Pj Gubernur Sumsel Dukung Pencegahan Korupsi lewat 2 Hal Ini
- Aset Kripto di LHKPN 2 Pejabat Bidang Keuangan Mencurigakan, KPK Bergerak
- KPK Endus Petugas Keuangan yang Punya Aset Kripto Miliaran Rupiah
- KPK Cecar Dirut EKI Satrio Wibowo soal Pengadaan APD Covid-19
- KPK Setor Rp2,1 Miliar Uang Pengganti dari eks Petinggi Amarta Karya ke Negara
- Sedang Sakit, Bupati Sidoarjo Minta KPK Jadwalkan Ulang Pemeriksaan