Massa AMPD Geruduk Bawaslu Minta Segera Turun Tangani Pilgub Sumsel
jpnn.com - JAKARTA - Pengamanan di sekitar gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jakarta diperketat pada Senin (9/12).
Pengetatan dilakukan menyusul aksi ratusan massa mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi (AMPD) di depan gedung Bawaslu.
Massa mengepung gedung Bawaslu sembari membakar ban bekas persis depan gerbang yang menghadap Gedung Sarinah.
Mereka meminta Bawaslu pusat segera bergerak turun ke Sumatera Selatan karena diduga telah terjadi pelanggaran sangat serius pada pelaksanaan Pilkada 2024.
Menurut koordinator lapangan AMPD Januar Eka Nugraha Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur Sumsel 2024 tercederai oleh dugaan politik uang.
"Demokrasi di Sumsel sedang tidak baik-baik saja, Bawaslu harus turun dan menyelamatkan Sumsel dari orang-orang yang mau merusak Demokrasi. Dugaan politik uang yang dilakukan pasangan Herman-Cik harus mendapat tindakan tegas Bawaslu,” ujar Eka di depan Bawaslu.
Eka juga menyebut adanya dugaan politisasi sembako oleh pasangan dimaksud kepada masyarakat kecil.
“Jangan sogok rakyat hanya karena haus kekuasaan, berkontestasi dalam pilkada seharusnya fair, jual gagasan, tidak boleh ada sogok-menyogok. Herman- Cik tidak pantas memimpin Sumsel," katanya.
Massa Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi (AMPD) menggeruduk Bawaslu RI, meminta segera turun untuk menangani Pilgub Sumsel.
- Pihak yang Bersengketa Pilkada 2024 Diminta Terima Putusan MK dengan Ikhlas
- Pelantikan Kepala Daerah Terpilih yang Tak Bersengketa di MK pada 6 Februari
- Saat Hakim MK Cecar KPU-Bawaslu terkait Tuduhan Tanda Tangan Palsu di Pilgub Sulsel
- Wah, Ada Anwar Usman di Sidang Sengketa Pilkada 2024
- 14 Daerah di Sumut Tunggu Putusan MK terkait Hasil Pilkada 2024
- 8 Daerah di Sumsel Menetapkan Kepala Daerah