Mayoritas Publik Tolak Pilkada via DPRD, PDIP: Terlalu Mahal Cabut Hak Rakyat

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira menyebut partainya sejak awal memang merasa terlalu mahal harga untuk mencabut hak rakyat dalam memilih pemimpin di daerah.

Hal demikian dikatakan Andreas menyikapi temuan terbaru LSI Denny JA yang menyatakan mayoritas publik menolak wacana pilkada melalui DPRD. 

"Dari awal PDI Perjuangan melihat terlalu mahal harga yang harus dibayar kalau memaksakan untuk mengambil kembali hak yang sudah diberikan kepada rakyat," kata dia kepada awak media, Kamis (8/1).

Andreas merasa persoalan efisiensi anggaran seharusnya tidak menjadi alasan untuk mencabut hak rakyat untuk memilih pemimpin.

"Seharusnya banyak ruang yang bisa diefisienkan," kata dia.

Sebelumnya, Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA mengungkap bahwa 66,1 persen publik menolak wacana pilkada diubah dari langsung menjadi melalui DPRD.

Data tersebut tertuang dalam temuan LSI Denny JA pada 10-19 Oktober 2025 berjudul Mayoritas Publik Menolak Pilkada Oleh DPRD.

"66,1 persen menyatakan kurang setuju, tidak setuju, atau tidak setuju sama sekali," kata Peneliti Senior LSI Denny JA, Ardian Sopa saat memaparkan temuan pihaknya, Rabu (7/1).