Mayoritas Publik Tolak Pilkada via DPRD, PDIP: Terlalu Mahal Cabut Hak Rakyat

LSI Denny JA dalam temuan teranyar juga menyebut responden yang setuju pilkada secara langsung sebesar 28,6 persen dan pihak tak menjawab 5,3 persen. 

LSI Denny JA dalam temuan teranyar juga mengungkap alasan publik menolak pilkada melalui DPRD. 

Ardian menyebut satu di antaranya ialah memori kolektif masyarakat Indonesia yang selama sekitar 20 tahun sudah merasakan pemilihan langsung. 

"Jika semua berubah dengan perubahan yang tidak berdasar terhadap asumsi yang bs diterima publik, tentu penolakan juga berat," ujarnya.

Selain itu, alasan publik menolak pilkada melalui DPRD karena rakyat tidak percaya lembaga legislatif. 

"Berbagai riset, DPRD maupun DPR masuk ke institusi yang rendah trust publiknya," ujar Ardian.

Adapun, LSI Denny JA melibatkan 1200 responden untuk melaksanakan survei Mayoritas Publik Menolak Pilkada Oleh DPRD.

LSI Denny JA memilih responden berdasarkan metodologi multi-stage random sampling yang diwawancara secara tatap muka kuisioner. (ast/jpnn)