Mendagri Takut Umumkan Rapor Daerah
Senin, 26 April 2010 – 21:38 WIB
JAKARTA – Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menyelesaikan evaluasi kinerja pemerintahan daerah. Hanya saja, hasilnya belum diumumkan. Padahal, sesuai ketentuan PP Nomor 6 Tahun 2008, hasil evaluasi harus diumumkan tepat pada peringatan Hari Otonomi Daerah yang jatuh pada setiap 25 April. Mendagri Gamawan Fauzi berdalih, hasil evaluasi tidak diumumkan saat ini karena sekarang menjelang masa kampanye pilkada 2010. Jika hasilnya diumumkan sekarang, kata Gamawan, rapor itu bisa menjadi alat politik para kandidat.
“Saya sengaja belum mau membacakan ini karena ada 244 pilkada. Nanti terganggu dengan itu, muncul isu, muncul fitnah, segala macam. Ya biarlah. Tapi hasilnya kita sudah tahu,” ujar Gamawan Fauzi usai upacara peringatan Hari Otonomi Daerah di kantornya, Senin (26/4). Gamawan hanya menjelaskan, hasil evaluasi sudah dibuat ketegorisasi. Untuk provinsi misalnya, sudah ditetapkan 5 besar terbaik. Gamawan mengaku sudah menerima hasil evaluasi secara lengkap.
Baca Juga:
“Tapi mengumumkannya yang tidak. Hahaha. Tinggal pengumumannya saja. Hasilnya sudah selesai. Sudah ada di meja saya. Sudah ada pengelompokannya. Bahkan sebelum itu, saya sudah bawa-bawa mana tahu ditanya wartawan,” terang Gamawan.
Secara umum dijelaskan, dari hasil evaluasi ada provinsi dan kabupaten/kota hasil pemekaran yang baik kinerjanya. Namun demikian, lanjutnya, ada daerah-daerah baru hasil pemekaran yang instrumen penyelenggaraan pemerintahan daerahnya belum lengkap. “Ini menunjukkan bahwa tidak semua pemekaran itu jelek. Tidak semua pemekaran itu bagus semua,” katanya. Gamawan berjanji akan mengumumkan hasilnya pada hari ini (27/4).
JAKARTA – Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menyelesaikan evaluasi kinerja pemerintahan daerah. Hanya saja, hasilnya belum diumumkan.
BERITA TERKAIT
- Transisi Pemerintahan, Taufan Rahmadi Singgung soal Prioritas Pariwisata Indonesia
- 200 Peserta Ikuti GP Ansor Gowes Jakarta-Bekasi, Tapak Tilas Perjuangan Ulama
- Pertama dalam Sejarah: Putusan MK soal PHPU Diwarnai Dissenting Opinion
- Masyarakat Suku Kopkaka Tolak Keberadaan KKB yang Jadi Momok Menakutkan
- Tenang, PPPK Tidak Perlu Khawatir soal Perpanjangan Kontrak Kerja
- Wakil Rakyat Sodorkan Solusi Masalah Penempatan Guru PPPK, Semudah Itu?