Mendagri Tito Minta DKPP Tingkatkan Integritas Penyelenggara Pemilu
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk terus meningkatkan integritas penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu).
Upaya tersebut dapat dilakukan dengan memperkuat aspek pencegahan, sejalan dengan ungkapan “keep them out of jail”.
“Jadi, keberhasilan itu bukan banyak-banyaknya memutus dan menemukan kesalahan, tapi dengan adanya orang yang tidak masuk penjara karena melanggar. Oleh karena itu, prinsip-prinsip prevention mungkin perlu,” ujar Mendagri saat menghadiri Syukuran Hari Ulang Tahun (HUT) ke-14 DKPP di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Jumat (12/6).
Mendagri berharap DKPP dapat terus berperan aktif dalam upaya pencegahan pelanggaran.
Dalam konteks tersebut, DKPP dapat melakukan berbagai langkah perbaikan terhadap berbagai potensi persoalan yang dapat mengarah pada pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilu.
Pada kesempatan yang sama, Mendagri juga mengapresiasi pelaksanaan Pemilu di Indonesia yang selama ini berjalan dengan baik.
Sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, Indonesia menghadapi kompleksitas yang tinggi dalam penyelenggaraan Pemilu.
Kendati demikian, dia menegaskan bahwa Pemilu merupakan simbol penting dalam kehidupan demokrasi.
“Kenapa? Itu the only momentum for all people who have the right to vote. Dia terlibat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang penting satu-satunya. Yang lain kan melalui perwakilan,” tambahnya.
Mendagri Muhammad Tito Karnavian mendorong Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk terus meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu.
- Pakar Politik Ini Ungkap Penyebab Banyak Kepala Daerah Terjerat Korupsi
- Jaga Inflasi Terkendali, Mendagri Tito Minta Pemda Perkuat Pasokan dan Distribusi
- Mendagri Tito Tegaskan Kades Harus Naik Kelas Agar Desa Mandiri dan Bendung Urbanisasi
- Mendagri Tito Karnavian Ingatkan Kades Jaga Integritas & Kuasai Manajemen Pemerintahan
- Lantik Pengurus Golkar Aceh, Bahlil Ungkap Dua Agenda Besar
- Kemendagri Ditantang Buka Data Pemda yang Tidak Mampu Menggaji PPPK & P3K PW
JPNN.com




