Mendikdasmen Ungkap Strategi Pemerintah Memenuhi Kebutuhan Guru ASN, Pastikan Tidak Ada PHK

Angka ini akan bertambah lagi tahun depan, karena setiap tahunnya ada 60 ribu sampai 70 ribu guru ASN pensiun.

Sesuai arahan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Rini Widyantini, Kemendikdasmen harus melakukan redistribusi guru ASN lebih dahulu agar diketahui berapa kebutuhan riil. Setelah itu, baru dilakukan rekrutmen guru ASN baik pegawai negeri sipil (PNS) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Nunuk Suryani menegaskan SE Mendikdasmen diterbitkan untuk memastikan pembelajaran tetap berjalan, memberikan kepastian penugasan bagi guru, sekaligus menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam penggajian guru non-ASN.

Dia mengungkapkan bahwa sebelum SE diterbitkan, terdapat sejumlah pemda yang menghentikan penugasan guru non-ASN dengan alasan belum memiliki dasar kebijakan yang jelas.

Namun, setelah SE diterbitkan, sejumlah guru kembali dipanggil untuk mengajar.

“Paling tidak ini menjadi landasan masa transisi untuk tetap mempekerjakan guru non-ASN karena memang sejatinya keberadaan mereka masih dibutuhkan,” tutur Dirjen Nunuk.

Terbitnya SE Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026 menjadi bagian dari upaya menjaga keberlangsungan layanan pendidikan.

Melalui koordinasi lintas kementerian, DPR RI, serta sinergi bersama pemerintah daerah, Kemendikdasmen terus berupaya memastikan proses pembelajaran tetap berjalan dan kebutuhan guru di satuan pendidikan tetap terpenuhi. (esy/jpnn)