Meneliti SD Inpres, Esther Duflo Raih Nobel Ekonomi 2019

Catatan khusus bagi Esther Duflo. Ternyata Duflo selama ini meneliti soal SD inpres yang ada di Indonesia.

Duflo mengungkap peran SD inpres yang digagas oleh Presiden Soeharto dalam mengatasi kemiskinan. SD Inpres terbentuk berdasarkan instruksi presiden Nomor 10 tahun 1973 tentang Program Bantuan Pembangunan Gedung SD.

SD Inpres ini sering disebut sebagai "sekolah kampung atau sekolah kecil" karena disediakan untuk anak-anak masyarakat miskin, di daerah terpencil.

Kalaupun ada di wilayah perkotaan, SD Inpres berada di kawasan dengan penghasilan rendah, sementara di wilayah lebih maju pemerintah membuat SD negeri atau SDN.

Penelitian ini kemudian diterbitkan di bulan Agustus tahun 2000. Dengan judul schooling and labor market consequences of school construction in Indonesia: evidence from an unusual policy experiment atau konsekuensi sekolah dan pasar tenaga kerja dari pembangunan sekolah di Indonesia: bukti dari eksperimen kebijakan yang tidak biasa.

Dalam abstraksinya ia menjelaskan penelitian ini berbasis pada realita atau kondisi lapangan yang terjadi di Indonesia selama tahun 1973 hingga tahun 1978. Tercatat pada saat itu Indonesia membangun sekitar 61.000 SD Inpres.

Ia lantas mengevaluasi efek dari program ini pada pendidikan dan upah. Dengan menggabungkan perbedaan antardaerah dalam jumlah sekolah yang dibangun dengan perbedaan antarkelompok yang disebabkan oleh waktu program.

Dalam risetnya, Duflo menunjukkan bahwa pembangunan SD Inpres menyebabkan perubahan signifikan khususnya dalam meningkatkan pendidikan dan pendapatan. Anak-anak usia 2 hingga 6 tahun di 1974 menerima 0,12 hingga 0,19 tahun lebih banyak pendidikan, untuk setiap sekolah yang dibangun per 1.000 anak di wilayah kelahiran mereka.

Menggunakan variasi sekolah yang dihasilkan oleh SD Inpres ini sebagai variabel instrumental, ke dampak pendidikan pada upah, ia mendapatkan kesimpulan bahwa kebijakan ini sukses 'meningkatkan' ekonomi. Bahkan pengembalian ekonomi sekitar 6,8 persen hingga 10,6 persen.

Sejak tahun 70-an, tercatat Presiden Soeharto mulai gencar memberlakukan program Wajib Belajar selama 6 tahun di seluruh nusantara. Sedangkan untuk sarana dan prasarananya, dengan menjalankan program SD Inpres yang merupakan kependekkan dari Sekolah Dasar Instruksi Presiden. Dalam program ini, tercatat hingga tahun 1994 telah berhasil membangun sekitar 150.000 unit SD di berbagai pelosok Nusantara.