Menhut: Amplop Bupati Kuansing Dikembalikan 17 Hari sebelum OTT & Tak Ada Pelepasan Hutan

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menegaskan komitmen Kementerian Kehutanan dalam mendukung penuh upaya pemberantasan korupsi menyusul operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Riau.

Pernyataan itu disampaikan Raja Juli saat memberikan keterangan kepada awak media di Kantor Kementerian Kehutanan, Jakarta, Jumat (3/7).

Dalam kesempatan tersebut, ia mengungkap kronologi pengembalian sebuah amplop yang ditinggalkan Bupati Kuansing usai audiensi resmi di kantor kementerian.

Raja Juli menegaskan bahwa pertemuan dengan Bupati Kuansing berlangsung secara terbuka dan sesuai prosedur.

Audiensi tersebut, kata dia, diawali dengan surat permohonan resmi dari pemerintah daerah, dipublikasikan melalui media sosial, serta dilengkapi daftar hadir dan notulensi yang siap diserahkan kepada KPK apabila dibutuhkan dalam proses penyidikan.

“Kami di Kementerian Kehutanan, terutama saya sebagai Menteri Kehutanan, mendukung penuh segala upaya pemberantasan korupsi di republik ini. Kami akan kooperatif membantu KPK. Pertemuan pagi ini pun merupakan inisiatif saya sebagai bentuk itikad baik untuk membantu proses penegakan hukum,” ujar Raja Juli.

Ia mengatakan, usai audiensi pada 2 Juni 2026, dirinya mengetahui adanya sebuah amplop tertutup yang ditinggalkan Bupati Kuansing.

Tanpa membuka atau mengetahui isi amplop tersebut, Raja Juli langsung memerintahkan ajudannya untuk mengembalikannya karena merasa tidak memiliki hak atas barang tersebut.