Merasa Dianaktirikan, PPPK Nakes & Teknis Bakal Demo Besar-besaran Bulan Depan
jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah dituding pilih kasih dalam menerapkan kebijakan dalam penyelesaian PPPK dan PPPK paruh waktu. Pemerintah juga dinilai membenturkan guru dengan tenaga kesehatan (nakes) dan teknis.
'Pemerintah harus diingatkan dengan aksi demo besar-besaran 7 September 2026," kata Ketua Umum Aliansi Merah Putih (AMP) Fadlun Abdillah kepada JPNN, Jumat (21/8/2026).
Dia mengajak seluruh ASN PPPK lintas profesi dan organisasi PPPK di seluruh Indonesia untuk bersatu berjuang bersama demi kesejahteraan bersama.
Ada tiga tuntutan Aliansi Merah Putih yang merupakan gabungan beberapa organisasi PPPK lintas profesi, sebagai berikut:
1. Alih status PPPK menjadi PNS
AMP, P-PPPK, dan Forum Nasional Lintas Profesi meminta status PPPK dialihkan jadi PNS secara bertahap dan berbasis regulasi.
Alasannya untuk mencegah PHK massal karena anggaran daerah terbatas. Selain itu, PPPK belum dapat hak sesuai UU 20 Tahun 2023 tentang ASN
"Jika PPPK dan PNS sama-sama ASN, mengapa tidak disatukan saja? Cukup satu nama, ASN," tegasnya.
Ketum AMP Fadlun Abdillah menuding pemerintah pilih kasih, lalu menggalang PPPK nakes dan teknis untuk demo besar-besaran 7 September
- 5 Berita Terpopuler: Sikap PGRI Tegas, Gaji PNS dan PPPK Jangan Lewat Kopdes, Prabowo Digugat
- PPPK Diharapkan Ikut Membendung Paham IRET
- Data PPPK Paruh Waktu Sudah Disetor ke Pusat, Kapan Pendaftaran CPNS 2026? Pak Tri Menjawab
- 5 Berita Terpopuler: Pengembangan Karier Fungsional & Struktural PNS & PPPK Dipetakan, Gaji lewat Kopdes, Ada soal Zakat
- Gaji PNS dan PPPK Berstatus Pegawai Pemda Jangan Lewat Kopdes
- Terbit SE Terbaru untuk PNS, PPPK, dan PPPK Paruh Waktu
JPNN.com




