Merasa Dizalimi, Wa Ode Nurhayati Curhat ke Konstituen

KENDARI - Wa Ode Nurhayati meradang. Surat pimpinan DPR RI yang meminta Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) memeriksa aliran dana di rekeningnya dianggap sangat tendensius. Bahkan ia menilai hal tersebut sudah menyalahi tugas dan wewenang pimpinan DPR, Badan Kehormatan DPR dan PPATK sendiri.

Dalam kunjungan kerjanya di Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, ia mengungkapkan bahwa pemeriksaan aliran dana di rekeningnya merupakan politisasi para seterunya di DPR. "Sebenarnya itu sudah sangat politis. Politisnya yang pertama, PPATK maupun pimpinan DPR dan BK, sudah menyalahi tugas dan wewenangnya. Saya bukan orang yang terlibat kasus pidana juga bukan orang yang menjadi saksi kasus pidana, jadi tidak ada yang berhak meminta transaksi saya, apalagi aliran dana," terangnya.

Politisi PAN ini mengungkapkan bahwa dalam surat yang dikirim ke PPATK itu, secara jelas dirinya serta stafnya di DPR disebutkan untuk diperiksa. Hal itulah yang menurutnya sangat tendensius dan politis. Sebabnya, Banggar bukan hanya dirinya saja, tetapi terdiri dari beberapa anggota DPR. Seharusnya, jika ingin menuntaskan mafia anggaran di DPR, seluruh anggota Banggar yang diperiksa. "Nah kalau soal sebut nama saya, jelas-jelas disurat Ketua DPR itu (menyebut) Wa Ode Nurhayati, staf Wa Ode Nurhayati, dan itu sangat tendensius. Makanya pertanyaannya kok saya (saja)," ungkapnya.

Surat Ketua DPR itu dianggap menyalahi aturan. Anggota komisi VII DPR RI dari Dapil Sultra ini menjelaskan bahwa permintaan pemeriksaan aliran dana di rekening oleh PPATK itu harus berdasarkan hal yang substansial. Misalnya, orang yang akan diperiksa itu melanggar Undang-undang pencucian uang atau perbankan. Karena itu WON balik mengklaim bahwa tindakan pimpinan DPR itu masuk kategori pelanggaran pidana.