MPR: Calon Kepala Daerah Harus Mengedepankan Transparansi dan Akuntabel

Anggota MPR dari unsur Kelompok DPD RI, Otopianus P Tebai dalam kesempatan yang sama mengusulkan ada beberapa isu. “Pembiayaan Pilkada harus dibatasi,” ujarnya. Anggota DPD dari Papua itu dalam diskusi memberi batasan anggaran yang mestinya dikeluarkan.

Selain masalah biaya, Oto sapaan Otopianus juga menyinggung tentang perlunya mempertimbangkan untuk mengatur potensi putra asli daerah dalam Pilkada. Mereka kepala daerah terpilih menurutnya dibatasi sekali masa periode, namun masa jabatannya ditambah menjadi 7-8 tahun untuk satu periode.

“Tak boleh dua periode,” tuturnya.

Agar pelaksanaan Pilkada bisa berjalan dengan baik, menurut Alumnus SMP PGRI Nabire ini menyarankan agar jumlah anggota KPPS juga ditambah.

Sementara itu, Pengamat politik dari Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti, sebagai pembicara ketiga dalam diskusi dengan tegas mengatakan, “saya tak setuju bila Pilkada dikembalikan ke DPRD.”

Pada kesempatan itu, Ray menjelaskan alasannya dirinya menolak. “Alasannya banyak,” tegasnya.

Bila biaya Pilkada disebut banyak, dirinya membandingkan dengan biaya untuk Pilpres dan Pileg yang juga tidak sedikit. Untuk itu mengapa Pilkada saja yang disorot.

Kemudian bila dikatakan banyak kepala daerah ditangkap oleh KPK akibat dari politik biaya tinggi, Ray Rangkuti juga membandingkan banyak juga anggota DPR, DPRD, jaksa, dan hakim yang juga ditangkap oleh KPK.