MUI: Insiden HKBP Bermuatan Politis

JAKARTA - Insiden penusukan dan penganiayaan oleh sejumlah oknum terhadap pendeta dan jemaat Huria Kristen Batak Protestan di Ciketing Asem, Bekasi terus bergulir. Hasil temuan sementara Majelis Ulama Indonesia (MUI) disinyalir ada upaya politisasi dalam peristiwa yang terjadi pada Minggu (12/9) silam.

Menurut Ketua MUI Amrullah Ahmad, substansi masalah peristiwa Ciketing adalah perizinan peribadatan yang sudah diatur dalam peraturan bersama. Namun belakangan isu itu justru diarahkan untuk pencabutan Peraturan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri no 8 dan no 9 Tahun 2006 tentang perizinan tempat ibadah.

"Temuan kami bahwa ada tendensi gerakan politis yang ingin mencabut aturan tersebut. Padahal sebenarnya aturan itu sudah diterapkan dengan baik dan rapi," ujar Amrullah  usai menerima Gerakan Peduli Pluralisme (GPP) di Kantor MUI Pusat, Jalan Proklamasi, Jakarta Sabtu (18/9) kemarin.

Amrullah mengatakan, peraturan yang ditetapkan dua Menteri itu adalah acuan yang digunakan untuk menghindari benturan antar umat beragama. Namun  implementasinya kadang tidak terlalu dimengerti oleh para kepala daerah. MUI mengindikasikan, jika aturan tentang perizinan tempat ibadah dicabut maka justru akan timbul gejolak dalam masyarakat."Kalau aturannya dicabut, justru dikhawatirkan akan terjadi anarkisme," ujarnya.