Musim Kemarau, Pemerintah dan APP Group Berkolaborasi Hadapi Ancaman Karhutla

"Re-aktivasi Desk ini merupakan amanat Instruksi Presiden No. 3/2020, tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan, khususnya untuk memperkuat koordinasi, sinkronisasi pengendalian, pemantauan dan evaluasi kebijakan pengendalian karhutla secara nasional," ungkap Menko Djamari Chaniago, Rabu (6/5).

Berdasarkan data Kementerian Kehutanan, luas karhutla di Sumsel turun dari sekitar 15.422 hektare pada 2024 menjadi sekitar 5.939 hektare pada 2025, dan hingga April 2026 tercatat sekitar 79,95 hektare.

Meski demikian, pemerintah meminta seluruh pihak tidak lengah karena musim kemarau 2026 diprediksi datang lebih awal dan lebih kering dari biasanya.

"Sumatera Selatan merupakan salah satu wilayah strategis sekaligus rawan karhutla karena karakteristik lahan gambut, lahan mineral kering, serta riwayat kebakaran berulang," katanya.

Pemerintah meminta seluruh kepala daerah, Forkopimda, TNI-Polri, BPBD, dunia usaha, hingga masyarakat untuk memperkuat patroli terpadu, deteksi dini hotspot, kesiapan personel dan peralatan, edukasi masyarakat, serta penegakan hukum terhadap pembakaran lahan.

Dunia usaha, khususnya pemegang konsesi kehutanan, perkebunan, dan pertambangan, diminta menjadi bagian dari solusi dengan memastikan kesiapan sarana pencegahan dan penanggulangan karhutla di wilayah operasional masing-masing.

APP Group bersama mitra pemasoknya di Sumatera Selatan turut berpartisipasi aktif dengan menampilkan kesiapan sumber daya manusia, teknologi, dan peralatan pemadaman, mulai dari Regu Penanggulangan Kebakaran (RPK) inti, Tim Reaksi Cepat (TRC), perangkat pemadam, drone pemantau titik api, Automatic Weather Station (AWS), kendaraan patroli, hingga sistem komunikasi terintegrasi.

Pada kesempatan ini, helikopter APP Group juga melakukan patroli udara di sekitar lokasi apel sebagai bagian dari simulasi kesiapsiagaan.