Nasib PPPK Terancam, tetapi Kepala BKD Membantah Akan Merumahkan

jpnn.com - MAKASSAR – Ribuan PPPK di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) terancam tidak mendapatkan perpanjangan kontrak alias terkena PHK.

Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Pemprov Sulsel sebanyak 2.825 orang.

Komisi A DPRD Provinsi Sulsel menyikapi masalah terkait nasib PPPK.

"Ini perlu kita (Pemprov Sulsel dan DPRD) sikapi, karena terkait nasib masa depan mereka. Perlu ada pelaporan dan konsultasi ke BKN sebelum kebijakan diambil. Mengingat ada aspek kebutuhan pegawai serta kondisi ekonomi yang patut dipertimbangkan," kata Anggota Komisi A Saharuddin saat rapat kerja di Kantor DPRD Sulsel sementara, Makassar, Selasa (31/3).

Rapat kerja membahas nasib ribuan PPPK yang masa kontraknya segera berakhir dipimpin Ketua Komisi A DPRD Sulsel Andi Anwar Purnomo, didampingi Wakil Ketua Edward Wijaya Horas serta anggota komisi lainnya. Hadir pula Kepala BKD Erwin Sodding beserta jajaranya.

Anggota Komisi A lainnya Fadriaty AS juga menyoroti adanya fenomena pengangkatan pejabat diduga tidak menganut sistem transparansi tanpa melalui lelang jabatan guna menguji kapasitas dan integritas pejabat yang diangkat.

"Kami sebenarnya kaget, tiba-tiba muncul pejabat baru. Biasanya publik mengetahui pengangkatan melalui lelang jabatan, tetapi mungkin tidak dijalankan, sehingga perlu penjelasan secara terbuka," tuturnya mengungkapkan.

Merespons hal tersebut, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel Erwin Sodding menyampaikan penjelasan terkait isu yang berkembang tersebut.