Nindya Karya Siap Membangun 8 Tower Hunian Bagi ASN di IKN
jpnn.com, JAKARTA - PT Nindya Karya (Persero) kembali memperkuat kontribusinya dalam pembangunan infrastruktur strategis dari pemerintah.
Hal ini ditandai dengan penandatanganan Kerja Sama atau Memorandum of Understanding (MoU) tentang pembangunan 8 tower hunian vertikal pada kawasan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Wilayah Perencanaan (WP) 1A, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di Ibu Kota Nusantara pada Rabu, 14 Oktober 2026.
Kegiatan yang terlaksana atas prakarsa badan usaha (unsolicited PPP) ini dihadiri langsung oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono beserta jajaran, Direktur Utama PT Nindya Karya (Persero) Firmansyah, Direktur Pengembangan Bisnis & SDM Eduard Batubara, Direktur Operasi 2 Arif Putranto, serta para tamu undangan dan pelaku usaha.
Proyek pembangunan ini mencakup area lahan seluas 68.390 meter persegi dengan total luas bangunan mencapai 82.666 meter persegi, yang merangkum 8 tower dengan kapasitas total 288 unit (masing-masing unit seluas 190 meter persegi).
Delapan tower yang dikelola oleh PT Nindya Estate Management selaku anak perusahaan PT Nindya Karya (Persero) ini, dirancang khusus untuk mendukung kesiapan fasilitas tempat tinggal bagi aparatur sipil negara (ASN) serta menunjang ekosistem pendukung pemerintahan di IKN.
Kepala OIKN Basuki Hadimuljono menyampaikan kegiatan ini berpotensi menambah lapangan pekerjaan terutama di IKN.
"Saat ini telah tersedia sekitar 10.000 lapangan pekerjaan di IKN, dan penyelenggaraan kegiatan ini memiliki potensi besar untuk semakin memperluas kesempatan kerja serta menggerakkan roda perekonomian lokal bagi masyarakat sekitar," ujar Basuki.
Sementara itu, Direktur Utama PT Nindya Karya (Persero) Firmansyah menyampaikan apresiasi kepada OIKN atas kepercayaan yang diberikan serta menyampaikan manfaat penting dalam proyek tersebut.
PT Nindya Karya memperkuat kontribusinya dalam pembangunan infrastruktur strategis dari pemerintah melalui kesiapan membangun 8 tower hunian bagi ASN di IKN.
- 5 Berita Terpopuler: Alih Status PPPK PW Belum Ada Regulasi, Ada Titik-titik Rawan Seleksi CPNS, Jangan Diskriminasi
- 5 Berita Terpopuler: PPPK Harus Setara PNS, Dokumen Sudah di Tangan Prabowo, Kapan Bisa Dilaksanakan?
- Ratu Dewa Lantik 127 PNS Pemkot Palembang, Tekankan Pelayanan dan Disiplin
- TPP/TKD PPPK Harus Meningkat Setara PNS, Jangan Ada Diskriminasi
- Sebentar Lagi Terbit SE untuk PNS dan PPPK, Paruh Waktu Juga
- Pak Anton Sampai Meminta Maaf kepada PPPK dan PNS
JPNN.com




