Novelty Danantara dan Redesain Kekuasaan Ekonomi Negara
Oleh: Arief Poyuono, Komisaris Pelindo
Langkah ini menempatkan Indonesia sejajar dengan negara yang lebih dahulu mengembangkan model serupa seperti Tiongkok, Singapura, Uni Emirat Arab, atau Norwegia. Danantara tidak hanya menyatukan kepemilikan negara atas bank besar, perusahaan energi, telekomunikasi, dan mineral strategis. Lebih dari itu, ia menciptakan satu entitas yang memiliki kemampuan merancang strategi investasi lintas sektor, mengambil risiko jangka panjang, dan menata ulang struktur ekonomi nasional dengan visi yang lebih menyeluruh.
Kemampuan seperti ini tidak mungkin muncul dari kementerian atau BUMN yang bekerja sendiri. Setiap institusi punya batasan birokratis, orientasi jangka pendek, dan struktur keuangan yang tidak selalu mampu menanggung risiko besar. Danantara hadir untuk mengisi ruang itu, membawa cara kerja baru yang memungkinkan negara melakukan koordinasi investasi secara terpadu dan terarah.
Transformasi ini menjadi lebih relevan ketika kita melihat keterbatasan instrumen pembangunan tradisional. APBN sudah berada pada batas kemampuan optimalnya dalam membiayai agenda transformasi besar seperti hilirisasi industri, digitalisasi ekonomi, dan ketahanan energi.
Pada saat yang sama, jumlah uang beredar nasional telah mencapai hampir sepuluh ribu triliun rupiah, angka yang menunjukkan besarnya potensi modal domestik yang selama ini bekerja tanpa arah strategis negara. Dalam kondisi seperti itu, negara membutuhkan mekanisme untuk masuk ke pasar modal domestik maupun global tidak sebagai pemungut pajak atau pembuat regulasi semata, tetapi sebagai pemain yang mampu menggerakkan investasi.
Danantara adalah mekanisme baru itu. Ia memberi negara kesempatan untuk membiayai agenda industrialisasi dan pembangunan jangka panjang tanpa membebani fiskal secara langsung. Dengan struktur yang lebih fleksibel dan kemampuan memobilisasi modal melalui skema investasi, Danantara menjembatani kebutuhan antara pembangunan yang semakin kompleks dan kapasitas fiskal yang tidak dapat terus diperluas tanpa batas.
Dengan demikian, kehadiran Danantara bukan hanya soal konsolidasi kelembagaan, tetapi merupakan desain ulang peran negara dalam ekonomi. Ia menggeser paradigma pembangunan dari pembelanjaan berbasis anggaran menuju investasi berbasis kekuatan portofolio nasional. Dan inilah yang menjadi titik pembeda paling penting sekaligus keunikan dari Danantara dalam sejarah kebijakan ekonomi Indonesia.
Menjawab Tantangan Klasik
Studi-studi makroekonomi selama beberapa dekade terakhir menunjukkan satu pola yang berulang pada banyak negara berkembang. Modal domestik sebenarnya tersedia, kadang bahkan sangat besar, tetapi sulit diubah menjadi investasi yang benar-benar produktif.
Situasi ini bukan disebabkan oleh kurangnya dana, melainkan oleh berbagai hambatan klasik yang terus membayangi. Kapasitas perencanaan proyek sering lemah, koordinasi antarkementerian berjalan lambat dan tidak sinkron, mekanisme pengadaan tidak seragam, dan proses politik kerap masuk terlalu jauh sehingga keputusan ekonomi tidak lagi rasional.
Sudah hampir satu tahun sejak Danantara dibentuk sebagai superholding BUMN yang mengonsolidasikan lebih dari 14.000 triliun rupiah aset strategis negara.
- Gelar Diskusi Ekonomi, PDIP Beri Masukan Konstruktif Buat Presiden Prabowo
- ALUDI Laksanakan Serah Terima Jabatan Kepengurusan Baru 2026-2029
- Pemerintah Bakal Bentuk BUMN Baru untuk Kelola Lahan Sitaan Negara
- Padat Karya Tunai Jadi Solusi Gerakkan Kembali Aktivitas Ekonomi Pascabencana di Aceh
- Dukungan Daerah Menguat, BPI Danantara Disebut Pilar Baru Kedaulatan Ekonomi
- Tahun Ini Ignite by Igloo Siap Ekspansi Masif ke Luar Pulau Jawa
JPNN.com




