Pakar Hukum Desak Febrie Mundur dari Jampidsus, Singgung Kepemilikan Rumah di Sentul

Rullyandi melanjutkan penegakan hukum harus mengedepankan prinsip equality before the law dalam penanganan tiga perkara korupsi.

Dia mengatakan Indonesia sebagai negara hukum tidak boleh pandang bulu menindak seseorang yang bersalah.

"Tidak boleh ada perlakuan berbeda hanya karena seseorang menduduki jabatan strategis, justru ketika aparat penegak hukum diduga terlibat persoalan hukum, proses penegakannya harus lebih transparan agar kepercayaan publik terhadap institusi tetap terjaga,” katanya.

Rullyandi berharap seluruh proses penyidikan dilakukan secara profesional, akuntabel, dan terbuka kepada masyarakat. 

Menurutnya, penanganan tiga perkara korupsi akan menjadi ujian penting bagi komitmen negara dalam mewujudkan supremasi hukum.

“Momentum ini akan menjadi tolok ukur apakah hukum benar-benar ditegakkan tanpa memandang jabatan dan kekuasaan, atau justru berhenti ketika menyentuh elite penegak hukum. Publik tentu berharap prinsip persamaan di hadapan hukum benar-benar diwujudkan,” kata dia. (ast/jpnn)